III.A.1. UPPS memiliki renstra pendidikan yang berkelanjutan, serta struktur organisasi dan tata kerja serta tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran khususnya pada Program Studi yang diakreditasi.Pada bagian ini UPPS harus menunjukkan ketersediaan dokumen formal Struktur organisasi dan Tatakerja(SOTK) serta tupoksinya. Dokumen formal SOTK setidaknya mencakup: Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tupoksinya untuk entitas-entitas: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha; f. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.

III.A.2. UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko terutama pada Program Studi yang diakreditasi.Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih berjalannya fungsi-fungsi pada aspek-aspek yaitu:

1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi.

2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi :

a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;

b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya

c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;

d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan

e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra

3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan( UU No.13 tahun 2013) dan ASN (UU No.20 Tahun 2023)

III.A.3. UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi

Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut:

a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;

b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran;

c) melaporkan data profil dan kinerja prodi yang diakreditasi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nelalui perguruan tinggi; dan

d) menyediakan data dan informasi prodi yang diakreditasi yang dapat diakses publik.

e) menjamin keteraksesan publik.

III. A. 4. Komitmen pimpinan UPPS untuk pengembangan Prodi yang diakreditasiKetersediaan bukti yang sahih tentang efektivitas kepemimpinan di UPPS dan program studi yang diakreditasi, yang mencakup 3 aspek berikut:

1) Kepemimpinan operasional, ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi.

2) Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin 

III.B.1. Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) dalam menjalankan kepemimpinan UPPS dan Program Studi yang diakreditasi mencakup mencakup 6 aspek yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, berkeadilan dan manajemen risiko termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal UPPS dan Prodi yang diakreditasi.

III.B.1.a. Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang:

1) ketersedian dokumen formal pengembangan GUG dan dokumen turunannya;

2) bukti konsistensi implementasi pengembangan GUG di lingkungan UPPS.

III.B.1.b. Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan 

III.B.1.c. Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan kebijakan, prosedur serta keterlaksanaan dan keberfungsian perangkat pendukung keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika di UPPS

III.B.2. Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).

III.B.2.a. Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di perguruan tinggi yang mencakup lima aspek di atas.

III.B.3. Keterwujudan suasana akademik yang kondusif dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.

Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan keterwujudan suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh:

1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.

III.B.4. UPPS memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru.

Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan:

III.B.4.a. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).

III.B.4.b. UPPS perlu menjelaskan upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara:

1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ);

2) Sharing sumberdaya pembelajaran;

3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi;

4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL.

Catatan:

Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.

III.B.5. UPPS memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.

III.B.5.a. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi 4 aspek:

a) Penjelasan umum perguruan tinggi;

b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;

c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan

d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.

III.B.5.b. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan dalam 5 aspek :

a) Administrasi akademik;

b) Bimbingan konseling;

c) Kesehatan;

d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus;

e) Pemenuhan beban belajar yang dapat dilakukan di luar program studi khusus program studi diploma 3/Sarjana/Sarjana Terapan.

Pada bagian ini diuraikan layanan mahasiswa yang diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi

III.B.6.UPPS mengimplementasikan lingkungan layanan yang bersih dan profesional dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran di program studi serta dievaluasi secara periodik.

Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan implementasikan layanan yang bersih dan profesional dan telah dievaluasi secara periodik (triwulan)

III.D. Terwujudnya zona layanan yang berintegritas diinternal Unit Pengelola Program Studi :

Evaluasi universitas untuk pemeringkatan implementasi dokumen peraturan layanan yang berIntegritas di Unit kerja secara berkala (tahunan)Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan praktek baik pelaksanaan zona layanan berintegritas pada unit kerja terkait disertai dengan survey kepuasan stakeholder terkait layanan berintegritas